Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN dan penggunaan dana desa menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana negara, termasuk di BUMN. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN dan mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik. Akuntabilitas:BPK memeriksa apakah BUMN telah bertanggung jawab atas kinerja dan pengelolaan usahanya.
Salah satu tokoh yang pernah berkontribusi dalam upaya pengawasan tersebut adalah Mantan Wakil Ketua BPK , yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang audit dan pengawasan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
Sistem pelayanan pengaduan on the net berbasis Website pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Namun Mietzner menyebut analisis itu belakangan telah terbantahkan karena “keterampilan membangun koalisi politik dapat menghindarkan presiden dari ketidakstabilan pemerintahan”.
Jokowi akan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk uji kepatutan dan kelayakan, sebelum memilih lima orang sebagai pimpinan baru KPK. Berikut adalah profil singkat ten capim KPK yang lolos seleksi.
IDI creates Global Public Products on a range of matters related for the get the job done of SAIs. These publications follow a stringent protocol of excellent assurance and they are freely accessible to all.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
Biografi ini memerlukan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah untuk menambahkan referensi atau sumber tepercaya. Materi kontroversial atau trivial yang sumbernya tidak memadai atau tidak bisa dipercaya harus segera dihapus, khususnya jika berpotensi memfitnah.
Keterangan gambar, Megawati dan Prabowo dipotret pada Juli 2009. Keduanya kini akan dipertemukan untuk membahas rencana koalisi pemerintahan untuk lima tahun ke depan.
Strategi membangun koalisi itu, more info menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.